-->

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021 - Lengkap SK Pdf

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021 - Menteri Ketenagakerjaan udah memastikan untuk tak menambah upah minimum provinsi di tahun ini gara-gara Covid-19, akan tetapi beberapa wilayah tercantum meningkatkan upah minimum 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berikan tanggapan ketentuan sejumlah gubernur atau kepala lokasi yang putuskan penambahan Penghasilan Sedikitnya Propinsi (UMP) 2021. Hingga sampai saat ini tercatat udah ada lima propinsi yang informasikan ada penambahan UMP.

Direktur Jenderal Pengarahan Hubungan Industrial serta Taruhan Sosial (PHI serta Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang memaparkan, walaupun ketetapan kelima pemda itu tidak cocok Surat Seluasan (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya menghargakan cara tersebut. Meski begitu, Haiyani menegaskan bila ketetapan penambahan UMP 2021 jangan hanya cuma selembar kertas.

"Saya kira satu soal yang patut kita minat karena gubernur betul-betul tahu situasinya, sebatas nantinya jelas kami berharap itu bukan sekedar pada surat putusan (SK), akan tetapi di realisasinya ," papar Haiyani waktu dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Untuk DKI Jakarta, Haiyani menyontohkan bila data Pemprov DKI menulis ada 1.000 perusahaan yang tak terpengaruh, sebab itu implementasi penambahan UMP 2021 harus dilakukan sedetailnya.

Dalam kata lain, gubernur Anies Baswedan harus melakukan observasi ketat biar ketetapan dipatuhi oleh manajemen perseroan yang di pandang tak terdampak epidemi Covid-19.

"Kalau dalam realisasinya sungguh-sungguh memperhatikan area apa itu seluruh, umpamanya ada 1.000 perusahaan di bagian itu, kita berharap bila ditempatkan di 1.000 perusahaan itu harus ikuti dan turuti. Jadi di tataran dan aplikasinya serius menjadi perhatian," tuturnya.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Haiyani, tak mempersoalkan kelima Kepala Daerah yang keputusannya tidak tepat petunjuk Menaker.

Dia bicara, aturan untuk menaikan atau tidak menaikan UMP yakni kuasa pemda. Kemnaker sebagai representasi pemerintah pusat sebatas memutus ketentuan secara nasional dengan mengangsung situasi tempat.

"UMP itu yang nantinya diperlukan ke pegawai yang kurun kerjanya 12 bulan ke bawah atau satu tahun ke bawah. Apabila, pemerintah pusat itu putuskan ketentuan secara nasional, secara nasional itu kita harus memperhatikan banyak daerah yang terdampak," tukasnya.

Terkait soal lima daerah yang memutus penambahan UMP 2021 yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lokasi Istimewa Yogyakarta, dan Ja-teng.

Penyesuaian

Penyesuaian UMK itu sesuai saran bupati/wali kota atas landasan petunjuk dari pebisnis, serikat pekerja, bersama pemerintahan yang berkumpul dalam dewan penggajian di kabupaten/kota. Perihal itu dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi.

Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum yaitu satu standard minimum yang dipakai oleh beberapa pebisnis atau eksekutor industri untuk memberinya upah pada karyawan di lingkungan upaya atau kerjanya. Sebab penyukupan kepentingan yang pantas di tiap-tiap propinsi berlainan, karena itu dikatakan Upah Minimum Propinsi.

Pengertian dari UMR, UMP serta UMK

Arti UMR, UMP serta UMK ditata dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, sama hal yang diterangkan dibawah berikut ini:

  • UMR yaitu Upah Minimum Regional yang diputuskan oleh gubernur selaku jala pengaman dengan lingkup tempat propinsi. Dulu, UMR banyak jadi panutan dalam penentuan nominal upah hingga arti ini banyak diketahui pada masyarakat. Akan tetapi dengan ketentuan kementrian ketenagakerjaan yang anyar, arti ini tidak dipakai kembali dan diganti oleh UMP dan UMK.
  • UMP yakni Upah Minimum Propinsi yang mengambil alih UMR. Lingkup daerahnya merupakan seluruhnya daerah dalam sebuah propinsi baik kota ataupun kabupaten.
  • UMK yakni Upah Minimum Kota/ Kabupaten yang meliputi satu tempat kota atau kabupaten tersendiri. Penetapannya dikuasai oleh otonomi wilayah serta UMP di mana kota/kabupaten itu ada.

Formula Perhitungan Upah

Ketetapan Pemerintahan terkait Penggajian udah memaparkan tentang perhitungan upah memanfaatkan formula menjadi berikut ini: 

UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % ?PDBt

Info:

  • UMn yakni upah minimum yang akan diputuskan.
  • UMt ialah upah sekurang-kurangnya tahun berjalan.
  • Inflasit yakni inflasi yang dihitung dari September tahun awal mulanya sampai September tahun berjalan.
  • Sedang kan PDBt merupakan perkembangan Produk Lokal Bruto di masa kuartal III serta IV tahun awalnya dan kuartal I serta II tahun berjalan.

Jenis Upah Minimum

Dalam Permenakertrans atau UU Penggajian No 78 Tahun 2015, dikatakan ada empat jenis upah minimum:

  • Upah Minimum Propinsi (UMP), ialah upah minimum yang berlangsung buat semua kabupaten/kota di satu propinsi.
  • Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), ialah upah minimum yang berjalan di area kabupaten/kota.
  • Upah Minimum Bagianal Propinsi (UMSP), ialah upah minimum yang berjalan secara divisial di satu propinsi. Divisial mempunyai arti barisan lapangan upaya bersama pembagiannya menurut Pengelompokan Baku Lapangan upaya Indonesia (KBLI).
  • Upah Minimum Bidangal Kabupaten/Kota (UMSK), yang berlangsung buat bagian khusus di satu daerah kabupaten/kota.

Upah minimum ditujukan buat siapa?

Upah minimum cuma berlaku untuk karyawan yang memiliki zaman kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Itu mempunyai arti, untuk karyawan yang saat kerjanya di atas 1 (satu) tahun, karena itu gajinya harus semakin besar dari upah minimum. 

Mengenai besarnya upah minimum buat karyawan yang waktu kerjanya telah di atas 1 (satu) tahun, dipastikan lewat pembicaraan di antara serikat karyawan atau buruh yang berkaitan dengan entrepreneur.

Apakah bisa Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan dengan keras larang pebisnis bayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Kesepahaman dalam sebuah persetujuan, terhitung persetujuan kerja, jangan berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kata lain, kesepahaman (persetujuan) beberapa faksi kausa-nya harus halal. Maka, memperjanjikan upah di bawah upah minimum di antara entrepreneur dengan buruh yaitu null and void atau gagal untuk hukum.

Bayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai tindak pidana kejahatan dengan hukuman pidana penjara untuk pebisnis paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 4 (empat) tahun serta/atau denda sekurang-kurangnya Rp100juta serta terbanyak Rp400juta.

Sangsi Pidana Buat Entrepreneur Yang Memberi Upah di bawah Standar

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan:

  • "Pebisnis tidak boleh bayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai halnya diterangkan dalam Pasal 89.
  • Pasal 185 ayat (1) UUK mengatakan:

"Siapapun menyalahi peraturan seperti diterangkan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) serta ayat (7), digunakan sangsi pidana penjara sangat singkat 1 (satu) tahun dan sangat lama 4 (empat) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (100 juta rupiah) serta terbanyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Maka dari itu berdasar bunyi aturan di atas, dapat didapati kalau perusahaan yang bayar upah pekerja di bawah upah minimum provinsi sama dengan diputuskan pemerintahan bisa dipakai sangsi pidana berwujud penjara amat singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 4 (empat) tahun serta/atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (100 juta rupiah) serta sangat banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Instansi yang bertanggungjawab membenahi Upah Minimum

Dewan Penggajian bertanggungjawab lakukan tinjauan studi tentang Upah Minimum yang selanjutnya dapat diberikan terhadap Gubernur, Walikota/Bupati semasing wilayah. Dewan Penggajian sendiri terdiri dalam 3 bagian, yakni Pemerintahan, Pebisnis dan Serikat Buruh.

  • Dewan Penggajian Propinsi buat upah minimum tingkat Propinsi.
  • Dewan Penggajian Kabupaten/Kotamadya untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya

Besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021 

Adapun besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312
2. Kota Bekasi: Rp 4.782.935,64
3. Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,9
4. Kota Depok: Rp 4.339.514,73
5.Kota Bogor: Rp 4.169.806,58
6. Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206
7. Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61
8. Kota Bandung: 3.742.276,48
9. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.248.283,28
10. Kabupaten Sumedang: Rp 3.241.929,67
11. Kabupaten Bandung: Rp 3.241.929,67
12. Kota Cimahi: Rp 3.241.929
13. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.125.444,72
14. Kabupaten Subang: Rp 3.064.218,08
15. Kabupaten Cianjur: Rp 2.534.798,99
16. Kota Sukabumi: Rp 2.530.182,63
17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.373.073,46
18. Kota Tasikmalaya: Rp 2.264.093,28
19. Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.251.787,92
20. Kota Cirebon: Rp 2.271.201,73
21. Kabupaten Cirebon: Rp 2.269.556,75
22. Kabupaten Garut: Rp 1.961.085,70
23. Kabupaten Majalengka: Rp 2.009.000
24. Kabupaten Kuningan: Rp 1.882.642,36
25. Kabupaten Ciamis: Rp 1.880.654,54
26. Kabupaten Pangandaran: Rp 1.860.591,33
27. Kota Banjar: Rp 1.831.884,83

Perusahaan Ikuti UMP atau UMK ?

Di antara UMP dan UMK, yang mana mesti jadi rujukan perusahaan untuk memberi upah untuk pegawainya? Sedang, di antara UMP serta UMK punyai besaran yang lain.

Kalau dalam sebuah kabupaten/kota udah ada aturan perihal UMK (yang banyak harus bertambah besar dari UMP), karenanya yang berlangsung ialah ketetapan perihal UMK.

Memanglah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan  serta Ketentuan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015 terkait Penggajian, ataupun Permen Upah Minimum tak disebut secara ekplisit perihal upah minimum yang mana berlaku, apa UMP atau UMK.

kelihatan jika cakupan keberlakuan peraturan UMK tambah spesifik dari UMP.

Ini bermakna peraturan terkait UMP berlaku buat semua kabupaten/kota di satu propinsi, dalam soal di kabupaten-kabupaten/beberapa kota di propinsi itu belumlah ada setting berkaitan UMK semasing kabupaten/kota.

Dan, bila pada sebuah kabupaten/kota udah ada keputusan berkenaan UMK (yang banyak harus makin besar dari UMP), karena itu yang berlangsung yakni keputusan tentang UMK.

Masalah ini bisa pula disaksikan dari ada keputusan terkait larangan untuk entrepreneur memberi upah di bawah UMK dalam ketetapan/putusan gubernur di semasing wilayah

Lampiran Surat Keterangan (SK) Terkait UMK Jawa Barat 2021

Berikut adalah lampiran Surat Ketetapan (SK) Upah Minimum Kota/Kabupaten Jawa Barat 2021 yang telah di sahkan oleh Gubernur pada akhir tahun 2020 di Bandung ;

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2021

Sumber:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Tenaga Kerja.
  • Ketetapan Menteri No.satu tahun 1999
  • Ketentuan Menteri Tenaga Kerja no.16 tahun 2001
  • Interviu dengan anggota Dewan Penggajian Nasional Markus Sidauruk. KSBSI Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Tenaga Kerja.
  • Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi No. KEP 49/MEN/1994 mengenai Susunan dan Nilai Upah
  • Hukum Online
  • Serikat Karyawan Security Under CNOOC

Penutup

Demikianlah Informasi terkait Upah Minumum Kota/Kabupaten Jawa Barat 2021, Semoga bermanfa'at, Terimakasih. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh...

LihatTutupKomentar