-->

7 Isi Omnibus Law Yang Di Tolak Buruh dan Memicu Demo Rusuh

7 Contents of the Omnibus Law That Workers Rejected and Triggered Rioting Demonstrations
Isi Omnibus Law Yang Ditolak Buruh :
  1. Upah Minimum Bersyarat
  2. Pesangon Berkurang
  3. Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu
  4. Outsourcing Seumur Hidup
  5. Akan Dapat Kompensasi Minimal 1 tahun
  6. Waktu Kerja Yang Berlebihan
  7. Hak Upah Cuti Yang Hilang
Omnibus LawPemerintah sudah mengesahkan uu Omnibus Law di hari senin (5/10/2020) kemarin, Keputusan tersebut mengundang penolakan dari para buruh.

Defenisi Omnibus Law

Terkait komentar Audrey O Brien (2009) tentang arti Omnibus Law, ialah sesuatu rancangan undang- undang( bill) yang mengaitkan lebih dari satu aspek yang digabungkan jadi satu undang- undang.

Kemudian opini Barbara Sinclair (2012) menyampaikan bahwa omnibus bill yakni suatu tahapan pembuatan peraturan yang bersifat area dan penyelesaiannya dan akan menghabiskan waktu yang cukup lama karena mempunyai banyak materi meski mengarah kepada subjek, isu, dan programnya tidak tetap berhubung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berkata dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019- 2024 jika hendak menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang- undang besar ialah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan banyak para buruh.
Ini merupakan isi Omnibus Law yang ditolak buruh bagi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia( KSPI) Said Iqbal:

Isi Omnibus Law Yang Ditolak Buruh dan Memicu Demo Rusuh

1. Upah Minimum Bersyarat

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) diubah menjadi UMK bersyarat dengan memerhatikan peningkatan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. selain itu, Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) akan dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Baginya, UMK tidak mengharuskan memberikan syarat dan UMSK harus tetap senantiasa atau ada. Sebab UMK masing- masing kota maupun kabupaten berbeda nilainya. Dia pula tidak setuju apabila UMK di Indonesia diucap lebih mahal dari negara ASEAN yang lain.

Jika dibandingkan dengan negara vietnam, Upah Minimum Negara Indonesia sangat kecil sekali, hal ini bila dirangkum secara rata-rata. sebagai jalan alternatif, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa diuji di tingkat nasional buat sebagian daerah dan jenis industri tertentu saja.

2. Pesangon Berkurang

Semua Pekerja tentu menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali gaji menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja. isinya yakni 19 bulan dibayar oleh pemilik industri dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, Dia mempertanyakan dari mana pihak BPJS mendapatkan sumber dana buat membayar pesangon ??!!

3. Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Para Pekerja atau Buruh sudah tentu akan menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini akan membuat pekerja bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa ada titik akhir menjadi karyawan tetap. "Buruh menolak PKWT seumur hidup," ucap Iqbal.

4. Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal pula menarangkan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing diucap bisa seumur hidup. Outsourcing pula diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan.

5. Akan Dapat Kompensasi Minimal 1 Tahun

UU Cipta Kerja mengatur kompensasi buat pekerja yang hendak diberikan apabila masa kerja sudah mencapai minimal satu tahun. Sebaliknya itu, kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. Ia khawatir, buruh yang dikontrak di dasar satu tahun tidak hendak mendapatkan kompensasi kerja.

Mengenai itu dinilai bisa menjadi masalah serius untuk para buruh atau pekerja. sebab, instansi terkait yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) akan membuat buruh kontrak menajadi tidak jelas.

Pemilik Industri bisa saja mengontrak buruh sebelum satu tahun yang bertujuan agar menghindari membayar kompensasi. Intinya, kata Iqbal, tidak ada kepastian kerja buat buruh atau pekerja Indonesia.

"Apakah ini tujuan investasi??!!, yang mana karyawan kontrak dan outsourching saat ini saja sudah berkisar 70% hingga 80 %, mungkin akan di buat 5 sampai 15% jumlah karyawan PKWTT (Tetap). No job Security untuk buruh indonesia." papar Iqbal.

6. Waktu Kerja Yang Berlebihan

Para Buruh atau pekerja tentu saja menolak waktu kerja yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, karena hal ini dinilai bersifat eksploitatif dan cenderung berlebihan. Bersumber pada materi ringkasan yang diterima detikcom, waktu kerja dalam UU Cipta Kerja diatur lebih fleksibel buat pekerjaan paruh waktu jadi sangat lama 8 jam per hari maupun 40 jam per minggu.

Kebalikannya buat pekerjaan istimewa semacam di area migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan dapat melebihi 8 jam per hari. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif," kata Iqbal.

7. Hak Upah Cuti yang Hilang

Said menyampaikan perihal hak cuti melahirkan dan haid tidak dihilangkan, yang jadi permasalahannya adalah selama cuti tersebut buruh tidak mendapatkan upah atau no work no pay. kami tidak setuju Mengenai hal yang demikian.

Terdapat pula yang di idamkan dari isi Omibus Law ialah sejauh cuti haid dan melahirkan tersebut buruh tetap diberikan haknya sebagai pekerja. Apabila buruh tidak dibayar sejauh cuti, menurutnya telah bertentangan dengan Organisasi perburuhan internasional( ILO).

Penutup

Demikianlah informasi terkait 7 isi Omnibus Law yang ditolak buruh dan memicu demo rusuh, semoga pemerintah dan masyarakat indonesia mendapatkan alternatif yang terbaik tentunya dengan satu tujuan yakni dasar pancasila.
LihatTutupKomentar