-->

Rp. 3.165.031.- Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 Lengkap SK Pdf

Provincial Minimum Wage (UMP) Aceh 2020
Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 - Telah sah naik sebesar Rp. 248. 221, yakni dari tahun sebelumnya Rp 2. 916. 810.- menjadi Rp 3. 165. 031.-

Pendahuluan

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku buat seluruh kabupaten ataupun kota disuatu provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah sesuatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha ataupun pelakon industri dalam membagikan upah kepada pekerja di area usaha ataupun kerjanya. 

Dikatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) disebabkan pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda- beda. Upah minimum Provinsi ini diresmikan tiap satu tahun sekali oleh Gubernur bersumber pada saran Dewan Pengupahan Provinsi. Ada pula, penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh tiap- tiap gubernur serentak tiap bertepatan pada 1 November setiap tahunnya buat diberlakukan pada periode satu tahun berikutnya.

Kebijakan Upah Minimum Provinsi

Sebutan Upah Minimum Provinsi (UMP) baru digunakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Pemerintah Wilayah (Dinas Tenaga kerja) Tingkatan I ataupun II serta pihak Organisasi Pekerja serta Pengusaha mulai tahun 2001.

Tadinya, sebutan yang digunakan ialah Upah Minimum Regional ataupun disingkat dengan UMR. Pergantian tersebut berkaitan dengan perpindahan kedudukan serta wewenang menetapkan upah minimum sejalan dengan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Wilayah. 

Apabila sebelumnya gubernur cuma mengajukan saran kepada Menteri Tenaga Kerja yang membuat keputusan final, hingga sejak tahun 2001 keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kota (UMK) buat masing- masing provinsi serta kabupaten ataupun kota madiya langsung terbuat oleh gubernur dengan memperhatikan saran dari tiap- tiap bupati ataupun walikota di Provinsi. 

Tujuan utama dari ditetapkannya UMP ialah bagaikan“ jaring pengaman” yang berperan buat menghindari supaya upah tidak terus merosok dibawah energi beli pekerja. 

Lalu kenapa Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kota (UMK) terus dinaikkan? Tujuannya merupakan ; 
  1. Buat mengurangi kesenjangan antara upah paling tinggi serta terendah yang dibayar oleh industri. 
  2. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) diharapkan bisa tingkatkan pemasukan pekerja pada jabatan yang terendah dalam industri. 
  3. Dari aspek makro, diharapkan bisa membantu mendesak kenaikan energi beli warga serta ekonomi rakyat.
Perihal yang sangat prinsip dalam kebijakan upah minimum merupakan bagian upaya mewujudkan  pemasukan yang layak untuk pekerja ataupun buruh, dengan mempertimbangkan kenaikan kesejahteraan pekerja ataupun buruh tanpa mengabaikan kenaikan produktivitas serta kemajuan industri dan pertumbuhan perekonomian pada biasanya. 

Lebih spesifik lagi kalau kebijakan upah minimum diartikan bagian upaya proteksi terhadap para pekerja ataupun buruh baru yang berpendidikan rendah, tidak memiliki pengalaman, masa kerja dibawah 1 tahun serta lajang ataupun belum berkeluarga. 

Tujuannya buat mencegah kesewenang- wenangan pengusaha selaku pemberi upah dalam membagikan upah kepada pekerja ataupun buruh yang baru masuk kerja.

Syarat Upah Minimum (UM)

Upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok tercantum tunjangan senantiasa. Upah minimum ialah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimpa keharusan industri buat membayar upah sekurang- kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang sangat rendah tingkatannya.

Dengan mencermati produktifitas serta perkembangan ekonomi yang merupakan proteksi untuk kelompok pekerja susunan dasar ataupun pekerja yang memiliki masa kerja optimal 1 (satu) tahun, supaya mendapatkan serendah- rendahnya sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Minimum. 

Tiap penetapan Upah Minimum wajib disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besarannya diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Pencapaian kebutuhan hidup layak butuh diuji secara bertahap sebab kebutuhan hidup minimum yang sangat didetetapkan oleh tingkatan keahlian dunia usaha. Upah minimum bisa berbentuk upah minimum bersumber pada daerah provinsi ataupun kabupaten/ kota.

Dilarang Memberikan Upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020

Pengaturan pengupahan yang diresmikan atas konvensi antara pengusaha serta pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari syarat pengupahan yang diresmikan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Dalam perihal konvensi tersebut lebih rendah ataupun berlawanan dengan peraturan perundang- undangan, konvensi tersebut batal demi hukum, serta pengusaha harus membayar upah pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Komponen Upah

Dalam penerapan tahapan pencapaian kehidupan yang layak sebagaimana maksud diberlakukannya syarat upah minimum, hingga pemasukan yang layak diberikan dalam wujud upah serta pemasukan non upah. 

Upah sebagaimana yang diartikan terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan, upah pokok serta tunjangan senantiasa, ataupun upah pokok, tunjangan senantiasa, serta tunjangan tidak senantiasa. 

Bagi Undang- undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan komponen upah terdiri dari upah pokok serta tunjangan senantiasa, Besaran upah pokok sedikit- sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok serta tunjangan senantiasa.

Sebaliknya pemasukan non upah bisa berbentuk tunjangan hari raya keagamaan ataupun dapat berbentuk bonus, duit pengganti sarana kerja, serta/ ataupun duit servis pada usaha tertentu.

Tetapi pada penerapan pengusaha kerap menafsirkan kalau besaran upah pokok serta tunjangan setara dengan upah minimum, sebaliknya tunjangan terdapat yang bertabiat tidak senantiasa sehingga bila dijumlahkan penerimaan upah masih dibawah upah minimum.

Putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020

Keputusan menaiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020, tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 560/ 1774/ 2019, yang ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 1 November 2019 kemarin. 

Gubernur berkata, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 sebesar 8, 51 persen itu mengacu pada surat dari Departemen Tenaga Kerja tentang Upah Minimum yang mengacu pada PP Nomor. 78 Tahun 2015, bersumber pada Laju Inflasi Nasional serta PDB Nasional, dan mencermati pesan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh.

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 ini berlaku buat segala tenaga kerja yang bekerja di dasar 1 tahun serta status masih lajang,” kata Nova Iriansyah, Kamis 14/ 11.

Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih 1 tahun, bersumber pada konvensi bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha serta tidak lebih rendah dari Upah minimum yang diatur dalam skala upah.

Ketentuan Untuk Industri membayar di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020

Untuk pengusaha yang tidak sanggup membayar upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020, pengusaha tersebut bisa mengajukan penangguhan sesuai tata metode penangguhan penerapan upah minimum yang diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Sedangkan itu, Nova Iriansyah menegaskan, industri yang sudah membagikan upah lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020, agar tidak merendahkan ataupun kurangi upah dari nominal upah semula.

Di atas provinsi Aceh, merupakan DKI Jakarta jadi wilayah dengan nilai upah buruh paling tinggi ialah menggapai Rp. 4. 267. 349. Di dasar Jakarta terdapat provinsi Papua, provinsi Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Papua Barat dan provinsi Aceh.

Gubernur berharap, pemerintahan Kabupaten serta kota di segala Aceh agar segera menganjurkan harga Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 kepada dirinya lebih besar dari harga Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 bersumber pada usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota. 

Usulan itu nantinya hendak diresmikan jadi Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota (UMK) Aceh 2020.

“mohon segera usulkan saat sebelum bertepatan pada 21 November 2019 serta UMK ini hendak berlaku mulai 1 Januari 2020,” kata Nova.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 560/ 1774/ 2019, yang diteken Nova Iriansyah pada 1 November 2019. Peningkatan upah pekerja di Aceh sebesar 8, 51 persen.

Buruh Tidak Puas atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020

Sedangkan itu Sekretaris Aliansi Buruh Aceh (ABA), Habibi Inseun mengaku tidak puas dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 tersebut. Sementara itu tadinya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia( KSPI) bersama ABA sudah mengantarkan saran tertulis kepada Gubernur Aceh.

Saran itu bersumber pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 13 kabupaten/kota. Hasilnya rata- rata upah layan di Aceh menggapai Rp.3,4 juta. timnya juga telah menawarkan angka terendah buat kompromis sebesar Rp. 3, 2 juta.

" Angka ini cuma selisih Rp. 35. 000 dari yang diresmikan, tetapi sayangnya penetapan upah masih senantiasa mengacu PP No 78 Tahun 2015, di mana jadi isu yang senantiasa kita suarakan buat dicabut sebab sudah melenyapkan hak berunding serta survei KHL dari Dewan Pengupahan di masing- masing wilayah," imbuh Habibi Inseun.

Habibi pula memohon ketegasan Gubernur Aceh supaya melaksanakan pengawasan serta membenarkan seluruh industri membayar upah sesuai dengan yang sudah diresmikan. 

Apabila terdapat pelanggaran, pemerintah wajib tegas membagikan sanksi sesuai Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta pengupahan.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengumumkan kalau Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 sebesar Rp 3, 165, 000. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 itu tercantum dalam keputusan gubernur Aceh no 560/ 1774/ 2019. Keputusan itu berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Lampiran Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020

Berikut adalah lampiran SK Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penggajian karyawan di wilayah Provinsi Aceh ;
Demikianlah penyampaian terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020 Lengkap SK Pdf., semoga nominal yang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh menjadi dasar penggajian oleh pengusaha daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur.
LihatTutupKomentar