-->

8 Hak Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan

Employee Rights In Accordance with Employment Law
Hak Karyawan - Sebagai karyawan, kita wajib mengetahui hak karyawan sesuai UU Ketenagakerjaan pemerintah seperti ; kontrak kerja, phk, pendapatan, serta yang lain telah diatur.

Termuat dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perihal Hak Karyawan ini menjadi dasar kebijakan untuk melindungi hak- hak pekerja di Indonesia. Undang- undang ini pula diberlakukan supaya para tenaga kerja memperoleh hak nya buat mempunyai kehidupan yang layak.

Banyak karyawan belum menguasai hak- nya yang dilindungi UU Ketenagakerjaan, menurut informasi Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada Februari 2017, ada sebanyak 131, 55 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja. 
Angka ini pasti terus bertambah masing- masing tahunnya. sebagai negeri hukum, pemerintah menetapkan kebijakannya untuk melindungi hak- hak karyawan dalam undang- undang ini.

Tetapi sangat disayangkan, cuma sedikit dari kita yang telah menguasai hak- hak karyawan yang sudah diatur dalam undang- undang. terlebih sangat sering karyawan tidak mengetahui akan hak- nya.

Dalam hal ini, tentunya sangat sering untuk para Pengusaha yang nakal dalam menempuh bisnis mereka. Buat menekan bayaran industri, banyak pengusaha yang memberdayakan karyawan tanpa mencermati hak nya.

Jangan sampai kita selaku karyawan tidak memperoleh hak yang sepatutnya didapatkan hanya karena kita kurang pengetahuan, ataupun karena sangat padat jadwal sekalipun, untuk yang belum ataupun telah bekerja sekalipun, berikut hak- hak karyawan yang sudah dilindungi yang harus diketahui.

Berikut Adalah 8 Hak Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan

1. Hak Karyawan Terkait Kontrak Kerja

Walaupun cuma tenaga kerja kontrak, hak kita senantiasa dilindungi undang- undang, sistem kontrak seringkali dialami oleh para first jobber. Lamanya waktu kontrak bermacam- macam, mulai dari hitungan bulan, sampai bertahun- tahun. 

Tetapi sering kita temukan, seorang karyawan wajib jadi karyawan kontrak selamanya, sementara itu seharusnya seorang cuma boleh terikat status kontrak sepanjang 5 tahun saja. Bagi Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan bisa dikontrak optimal sepanjang 2 tahun serta bisa diperpanjang 1 kali untuk sepanjang optimal 1 tahun.

Setelah itu, kontrak dapat diperbaharui lagi satu kali buat jangka waktu optimal 2 tahun. Apabila terdapat industri yang memperpanjang masa kontrak tiap tahun, karyawan dapat memberi tahu ke majelis hukum ikatan industrial karena telah menyalahi ketentuan.

2. Hak Karyawan Kontrak Saat Pemutusan Hubungan Kerja 

Begitu pula bila industri melaksanakan pemutusan ikatan kerja sepihak pada karyawan kontrak, bagi undang- undang Ketenagakerjaan, pihak yang memutus ikatan kerja saat sebelum masa kontrak berakhir wajib membagikan upah rugi ke pihak yang dirugikan. 

Bila industri melaksanakan PHK pada karyawan kontrak saat sebelum waktunya, industri harus memberikan pesangon sesuai sisa masa kontrak yang berlaku.

Jangan pasrah bila diberhentikan! pemerintah memiliki undang- undang ketenagakerjaan tentang PHK.

Dalam dunia bisnis, bukan hal asing lagi dimana industri melaksanakan PHK pada karyawan. Umumnya perihal ini disebabkan oleh 2 hal, karena performa karyawan yang terus menyusut, ataupun sebab keadaan bisnis industri.

Maka dari itu, karyawan wajib senantiasa siap mengalami ketidakpastian semacam permasalahan di atas. sebagai salah satu persiapan, kita wajib ketahui hak- hak karyawan yang berkaitan dengan PHK. Kala dipecat, hak awal yang wajib diketahui merupakan hak terkait duit pesangon.

Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, karyawan dengan masa kerja 1 tahun ataupun lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan pesangon 2 bulan upah. Sebaliknya karyawan dengan masa kerja 2 tahun ataupun lebih tetapi kurang dari 3 tahun menemukan 3 bulan upah.

Begitu pula untuk Uang Penghargaan masa kerja yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3, karyawan yang telah bekerja sepanjang 3 tahun ataupun lebih tetapi kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 2 bulan upah. 

Sebaliknya karyawan dengan masa kerja 6 tahun ataupun lebih tetapi kurang dari 9 tahun memperoleh 3 bulan upah.

Karyawan yang mengalami PHK juga berhak untuk memperoleh Uang penggantian hak (UPH). Ada pula hak yang dapat ditukar misalnya hak cuti tahunan yang belum diambil ataupun hak ongkos kembali untuk karyawan serta keluarganya yang ditugaskan buat bekerja di tempat jauh.

3. Hak Karyawan terkait Lembur Kerja

Buat yang kerap dituntut lembur, jam kerja karyawan telah diatur dalam undang- undang, Peraturan waktu kerja tidak dibuat begitu saja oleh industri. 

sesuai yang tertulis dalam pasal 77, karyawan hanya diperbolehkan untuk bekerja sepanjang 8 jam per harinya bila bekerja 5 hari dalam satu minggu, sebaliknya bila karyawan bekerja 6 hari dalam seminggu hanya diperbolehkan bekerja sepanjang 7 jam per harinya.

Apabila waktu kerja karyawan melebihi yang didetetapkan, industri wajib membayar duit lembur, dan karyawan diperbolehkan lembur optimal 3 jam dalam satu hari ataupun 14 jam dalam satu minggu.

4. Hak Karyawan terkait Cuti

Susah memperoleh cuti dari bos? Ini ketentuan cuti dalam undang- undang, dalam UU Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2, karyawan berhak buat memperoleh cuti sepanjang 12 hari bila telah bekerja sepanjang satu tahun di industri. 

Pada hari libur nasional, karyawan tidak harus untuk bekerja, menurut pasal 93 UU Ketenagakerjaan, karyawan juga berhak untuk mendapatkan cuti di hari penting mereka. Misalnya 3 hari buat menikah, 2 hari dikala keluarga wafat dunia, serta 2 hari kala istri melahirkan.

Apapun budaya industri, karyawan mempunyai hak untuk diperlakukan hal yang sama, walaupun industri tempat kita bekerja didominasi oleh suku ataupun agama tertentu, kita berhak untuk diperlakukan dengan sama. 

Hak kita sudah diatur dalam pasal 6 yang berbunyi: “Tiap pekerja/ buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

Hak Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan tidak memandang RasJadi, jangan khawatir menjadi minoritas sebab industri tidak boleh memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, corak kulit, generasi, serta aliran politik dalam memperlakukan karyawan.

5. Hak Karyawan terkait Upah dan Benefit

Banyak karyawan yang mempermasalahkan terkait upah, ini yang tertulis dalam undang- undang tentang hak upah karyawan, sangat sering karyawan yang mengeluhkan akan upah yang diterimanya. 

Sesungguhnya, hak akan upah karyawan sudah ditulis dalam UU Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2. Karyawan laki- laki ataupun perempuan upahnya wajib sama bersumber pada beban kerjanya. 

Karyawan juga berhak untuk diupah walaupun dengan tidak bekerja saat menghadapi sebagian keadaan seperti menikahkan anak, keluarga wafat, ataupun istri melahirkan.

Tiap pekerjaan mempunyai resiko, maka karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial serta K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), tiap karyawan beserta keluarganya berhak buat mendapatkan jaminan sosial yang menjamin musibah kerja, kematian, hari tua sampai pemeliharaan kesehatan. 

Wajib hukumnya untuk industri untuk memberikan sarana kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, bila ketentuan keselamatan kerja dikira meragukan, karyawan boleh saja mengajukan keberatan.

6. Hak Karyawan Untuk Mogok Kerja

Tertera dalam pasal 138 UU Ketenagakerjaan, karyawan diperbolehkan buat mogok kerja, Tetapi, aksi mogok kerja wajib dikaji sesuai dengan syarat yang berlaku, surat mogok kerja wajib diberikan kepada industri serta dinas ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya satu minggu saat sebelum dikerjakannya mogok kerja.

7. Hak Karyawan Untuk Beribadah

Jangan khawatir pekerjaan akan menunda ibadah, karyawan mempunyai hak untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pasal 80 UU Ketenagakerjaan, karyawan berhak memperoleh peluang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diharuskan agamanya. 

Misalnya untuk karyawan yang beragama Islam, berhak memperoleh waktu buat melakukan ibadah sholat pada jam kerja, serta mengambil cuti buat melakukan ibadah Haji. Begitu pula untuk agama lain, berhak menemukan peluang buat melakukan ibadah sesuai agama masing-masing.

8. Hak Karyawan Khusus Wanita

Terdapat sebagian hak istimewa untuk para karyawan wanita, pemerintah telah mulai mencermati kesejahteraan kita. Wanita yang usianya masih dibawah 18 tahun ataupun sedang berusia 18 tahun, dilarang bekerja antara jam 23: 00 sampai 07. 00. 

Wanita tidak harus untuk bekerja di hari pertama serta kedua haid, wanita juga berhak untuk cuti sepanjang 1, 5 bulan saat sebelum serta setelah melahirkan dengan penjelasan dokter.

Penutup

Demikianlah penjelasan terkait 8 Hak Karyawan sesuai UU Ketenagakerjaan, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita semua, terimakasih...
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh...
LihatTutupKomentar